Sumenep,RPN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Wahyudi, dalam forum diskusi publik pada Minggu (11/5), yang digelar dalam rangka pelantikan pengurus Forum Mahasiswa Kepulauan (Formaka).
Sebagai legislator asal daerah kepulauan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Wahyudi menyebut dirinya tengah mengupayakan agar alokasi pembangunan infrastruktur di kepulauan dapat ter-cover secara signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
“Kemarin pembahasan APBD 2026 telah dilakukan, meskipun belum final. Namun, saya pastikan bahwa untuk wilayah kepulauan akan mendapatkan lebih dari Rp.80 miliar jika diakumulasikan. Ini adalah hasil perjuangan saya di Banggar,” tegas Wahyudi, Senin (12/5/2025).
Ia menambahkan, tahun ini wilayah kepulauan hanya memperoleh alokasi anggaran yang sangat minim untuk pembangunan infrastruktur, yakni hanya Rp.4 miliar yang tersebar di empat titik. Menurutnya, hal tersebut sangat jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
“Silakan dikawal. Kalau nanti realisasi anggarannya tahun 2026 tidak sampai Rp80 miliar, saya ada di Banggar dan juga pimpinan Komisi III. Silakan demo saya setiap hari,” tantangnya.
Wahyudi berharap, perjuangannya ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari unsur DPRD, Pemkab, maupun Pemprov Jawa Timur, agar pembangunan di kepulauan dapat berjalan adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin semua pihak, khususnya dari Dapil VIII, benar-benar memiliki semangat yang sama untuk membangun kepulauan. Ini bukan tentang janji politik, tapi soal keadilan pembangunan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Sumenep memiliki lebih dari 120 pulau dengan 27 di antaranya berpenghuni, yang selama ini masih menghadapi berbagai ketimpangan infrastruktur dibandingkan wilayah daratan.
