Sumenep,RPN-Aroma ketidakberesan kembali menyeruak di tubuh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep. Pasalnya, seorang berinisial H, yang bukan pejabat maupun tenaga ahli (TA) resmi di dinas tersebut, diduga kuat mampu mengondisikan sejumlah program strategis dengan mulus.
Dugaan itu muncul setelah banyak kelompok tani (poktan) dan rekanan menyatakan kekecewaan. Proposal yang mereka ajukan untuk mendapat bantuan program pertanian ditolak, sementara jalur yang diduga dibawa inisial H justru berhasil mengamankan puluhan proyek.
Program Oplah hingga Rumah Pompa Air
Salah satu program yang jadi sorotan adalah Optimalisasi Lahan (Oplah). Menurut desas-desus yang beredar luas di masyarakat, hampir semua usulan yang dikawal H lulus sempurna.
Tak berhenti di situ, program lain seperti rumah pompa air dan pipanisasi juga disebut masuk melalui jalur yang sama. Seorang sumber dari kelompok penerima program, yang enggan disebut namanya, membenarkan hal tersebut.
“Kami dapat program rumah pompa air karena memang titipan lewat H. Kalau bukan lewat jalur itu, entah bisa lolos atau tidak,” ujarnya kepada media ini, Rabu (11/09/2025).
Kekecewaan Petani dan Rekanan
Fenomena ini memicu gelombang kekecewaan di kalangan kelompok tani yang merasa dizalimi. Sebab, banyak poktan sudah bersusah payah menyiapkan proposal sesuai mekanisme resmi, namun kandas tanpa alasan jelas.
“Padahal kami sudah ikut aturan, tapi tidak lolos. Anehnya, jalur H kok bisa meloloskan banyak program. Ini jadi pertanyaan besar bagi kami,” ungkap seorang pengurus poktan yang tidak mau disebutkan namanya.
Rekanan penyedia barang dan jasa pun turut menyuarakan hal senada. Mereka menilai adanya indikasi permainan pihak tertentu yang mengakibatkan distribusi program DKPP tidak transparan.
Siapa H?
Meski belum ada keterangan resmi, sosok berinisial H ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bukan pejabat, bukan pula staf resmi DKPP, namun diduga memiliki akses khusus hingga mampu memengaruhi realisasi puluhan proyek.
“Kalau satu dua program mungkin bisa dianggap kebetulan. Tapi ini jumlahnya sudah puluhan. Artinya, ada yang tidak beres dan patut diselidiki,” ujar salah satu aktivis pemuda Sumenep.
Tuntutan Transparansi
Masyarakat dan kelompok tani kini mendorong Bupati Sumenep, DPRD, hingga Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi. Mereka menilai harus ada transparansi penuh dalam penyaluran program agar tepat sasaran.
“Jangan sampai program ini hanya jadi bancakan segelintir orang. Tujuan utamanya kan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Kalau dikuasai pihak tertentu, jelas merugikan masyarakat luas,” tegas Samsul Arif salah seorang warga Kecamatan kota Sumenep.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DKPP Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan peran inisial H dalam realisasi program bantuan pertanian.
