Sumenep,RPN-Pembangunan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri. Ia menilai bahwa banyak proyek pembangunan yang belum berkesinambungan dengan instansi terkait, sehingga minim fungsi dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari informasi yang dihimpun oleh media ini. Menurut M Muhri, pembangunan daerah seharusnya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, selama ini masing-masing instansi cenderung merancang program berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa ada kesinambungan.
“Selama ini kami lihat, masing-masing instansi merancang kegiatan sesuai selera instansi, sehingga tidak memiliki kesinambungan kerja pembangunan dan tidak tuntas karena terkesan setengah hati,” ujarnya.
Sebagai contoh, Muhri menyebut pembangunan Taman Adipura yang tidak sesuai dengan sketsa awalnya. Seharusnya proyek ini berlanjut hingga ke Labang Mesem, tetapi terhenti karena pergantian pimpinan OPD.
“Ini seperti pembangunan pribadi, bukan pembangunan daerah. Harusnya ada kesinambungan, bukan terhenti di tengah jalan,” tambahnya.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pembangunan di Sumenep harus memiliki perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga proyek tidak mangkrak dan bisa dituntaskan dengan baik.
“Perencanaan harus dilakukan secara kolektif dengan komando dari Bappeda, khususnya untuk pembangunan prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini banyak proyek yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi antar instansi. Sebagai contoh, jika satu instansi membangun pompa air, maka instansi lain harus menyiapkan irigasi agar proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan. Pembangunan harus saling mendukung agar tidak sia-sia,” pungkasnya.
Muhri berharap agar ke depan ada perencanaan makro yang lebih terintegrasi agar pembangunan di Sumenep lebih terarah dan tidak sekadar menjadi formalitas tahunan.
