Sumenep,RPN-Derita yang dialami para pedagang kaki lima (PKL) pasca penertiban di Jalan Pabean, Kecamatan Kota Sumenep, mendapat perhatian khusus dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy, mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lebih peduli terhadap nasib PKL yang terdampak.
Rodi, sapaan akrabnya, menyatakan prihatin atas keluhan PKL yang merasa lokasi relokasi di Pasar Kayu, Desa Pabian, kurang representatif dan tidak mendukung aktivitas dagang mereka.
“Seharusnya tidak hanya berani menertibkan. Tapi juga ikut membenahi, membersihkan, dan melayakkan lokasi baru. Kalau PKL dibiarkan sendiri babat alas di sana, kesannya pemerintah ini seperti acuh,” ujar Rodi, Rabu (7/5/2025).
Ketua Fraksi PAN itu juga menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Ia sepakat dengan tawaran pemindahan PKL ke lokasi lain seperti Pasar Bangkal dan Tajamara, namun menekankan perlunya revitalisasi kawasan tersebut agar benar-benar menarik dan layak.
“Saya pikir menciptakan zona-zona baru itu sangat penting untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pemerintah daerah harus hadir sepenuhnya, bukan sekadar menertibkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, memahami keresahan para PKL. Namun menurutnya, penertiban dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami tidak melarang PKL berjualan. Kami hanya mengarahkan agar aktivitas usaha dilakukan di tempat yang tidak melanggar aturan, seperti di Pasar Anom, Bangkal, Tajamara, dan lainnya,” jelas Ramli saat dihubungi.
Ramli menyampaikan bahwa sebagian PKL sudah mulai menempati lokasi baru, meski ada yang masih mengeluhkan kondisi tempat tersebut.
“Layak tidaknya itu relatif. Tapi intinya kami mendorong PKL bangkit dan tetap semangat. Ini mata pencaharian mereka. Pemerintah tetap mendukung, namun tetap harus tertib dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara PKL dan pemerintah dapat terus dibangun demi menciptakan suasana usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
