Sumenep,RPN-Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. DPRD menegaskan, kelangkaan gas melon ini diduga bukan karena gangguan distribusi dari Pertamina, melainkan ulah oknum nakal di tingkat agen hingga sub agen.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, H. Khairul Anwar menyampaikan hasil rapat koordinasi dengan Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep. Dalam pertemuan tersebut, dipastikan bahwa distribusi gas LPG 3 kg dari Pertamina berjalan normal tanpa kendala.
“Dari pengakuan bagian perekonomian, pengiriman dari SPBE ke agen berjalan lancar. Jadi kelangkaan ini bukan karena pasokan terganggu,” ungkap Chairul Anwar, Senin (16/6).
Chairul menduga kuat ada permainan di tingkat agen hingga sub agen yang menyebabkan gas subsidi itu menjadi langka di pasaran. Ia menyebutkan kemungkinan adanya praktik penimbunan atau pengalihan distribusi ke pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
“Pasokan lancar, tapi kenapa masyarakat tetap sulit mendapatkan gas? Jawabannya jelas, karena ada yang bermain. Kami mencurigai adanya penimbunan atau pengalihan distribusi oleh oknum agen. Kalau terbukti, kami akan rekomendasikan pencabutan izin usaha mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Chairul menilai ketidaknormalan harga dan kelangkaan LPG 3 kg sangat merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, kebutuhan normal satu tabung untuk rumah tangga seharusnya bisa bertahan lebih dari satu hari, namun kenyataannya masyarakat harus berebut dengan harga yang terus melambung.
“Pengecer tidak mungkin menimbun karena mereka tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup. Jadi siapa lagi kalau bukan agen atau sub agen yang bermain?” tambahnya.
Komisi I DPRD Sumenep mendesak agar pihak terkait melakukan pengawasan ketat terhadap proses distribusi LPG 3 kg. DPRD meminta agar para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Gas LPG 3 kg ini disubsidi oleh negara untuk rakyat kecil. Kalau ada yang mempermainkan distribusinya demi keuntungan pribadi, kami tidak akan ragu untuk mendorong pencabutan izinnya,” tandas Chairul.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa pasokan gas LPG 3 kg di wilayah Sumenep dalam kondisi aman. Menurutnya, tidak ada gangguan distribusi maupun pengurangan kuota dari Pertamina.
“Bisa dikatakan ini bukan kelangkaan. Kami sudah turun langsung ke lapangan bersama tim, melakukan monitoring terhadap agen dan pangkalan. Di sana distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar,” jelas Dadang.
Ia menyebutkan, lonjakan konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kesan kelangkaan. Hal itu dipicu oleh momen hari besar dan hari libur dalam beberapa waktu terakhir.
“Biasanya masyarakat membeli dua tabung, tapi karena kebutuhan meningkat, mereka membeli sampai empat tabung. Ini yang membuat permintaan naik signifikan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sumenep telah mengajukan tambahan kuota fakultatif kepada Pertamina. Hasilnya, sebanyak 30.000 tabung LPG 3 kg telah disetujui dan mulai disalurkan ke wilayah terdampak.
“Kami pastikan penambahan kuota ini didistribusikan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Kami juga mengingatkan agen dan sub agen agar tidak menjual ke pengecer dalam jumlah besar tanpa pengawasan,” pungkas Dadang.
