Sumenep,RPN-Dalam upaya memastikan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil sekitar Kabupaten Sumenep, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, melakukan audiensi langsung ke kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/6/2025). Kedatangannya didampingi oleh perangkat desa dari Kecamatan Masalembu.
Dari informasi yang dihimpun oleh media ini di lapangan, Langkah Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep ini merupakan bentuk keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya terkait layanan dasar seperti ketersediaan listrik.
“Saya datang atas nama konstituen dan menyampaikan harapan masyarakat yang saya wakili di daerah pemilihan 7, dalam hal ini Kecamatan Masalembu, terkait kebutuhan listrik di wilayah tersebut,” ujar Darul Hasyim Fath.
Menurutnya, selama ini masyarakat Masalembu, khususnya di Desa Masalima dan Desa Sukajeruk, masih menghadapi persoalan krisis listrik. Pemadaman listrik terjadi hampir setiap hari akibat pasokan yang tidak mencukupi. Kondisi tersebut tentu sangat menghambat aktivitas masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan.
“Kami datang bersama perangkat desa dan pejabat kepala desa saat ini untuk memastikan bahwa mimpi masyarakat kami untuk menikmati listrik secara penuh, sesuai kebutuhan, dapat segera diwujudkan,” tegas legislator asal kepulauan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Kemas Abdul Gaffur, menyampaikan bahwa kebutuhan listrik di Pulau Masalembu sudah menjadi perhatian PLN. Menurutnya, wilayah tersebut telah masuk dalam rencana program Listrik Desa (Lisdes) PLN dengan target operasi pada tahun 2026, dengan catatan Proyek Nasional Mandatori (PNM) dapat segera diterbitkan.
Selain itu, Kemas juga menjelaskan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Masalima yang direncanakan sejak 2023 hingga kini masih tertunda karena kendala administrasi terkait kepemilikan lahan. Namun pihak PLN bersama Pemerintah Daerah, BPN, dan Kejaksaan terus melakukan upaya penyelesaian agar proyek tersebut dapat segera terealisasi.
“PLN juga terus berkoordinasi dan membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat setempat agar seluruh proses pembangunan PLTS ini mendapat dukungan penuh,” ujarnya.
Darul Hasyim Fath menegaskan bahwa persoalan listrik di wilayah kepulauan bukan hanya sekadar soal pelayanan, tetapi menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap PLN dan pemerintah benar-benar serius merealisasikan komitmen tersebut.
“Negara harus hadir di tengah rakyatnya. Terutama bagi masyarakat di wilayah terluar yang selama ini masih sering terabaikan. Ini soal keadilan,” pungkasnya.
