Sumenep,RPN-Lonjakan kasus campak yang melanda Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuat pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, H. Ubaid Abdul Hayat, menegaskan perangkat desa dan kader kesehatan harus tampil sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah ini.
Menurutnya, penanganan KLB tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan tenaga medis. Perlu kolaborasi lintas sektor, terutama pada level desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sebagaimana arahan Bupati Sumenep, penanganan KLB ini harus dilakukan secara kolaboratif. Perangkat desa wajib menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan mengawasi warganya,” tegas H. Ubaid pada Jumat (22/8/2025).
Ubaid mengingatkan bahwa keterlibatan perangkat desa dan kader sangat penting agar upaya pencegahan bisa menjangkau masyarakat paling bawah. Pengawasan terhadap anak-anak, pemberian imunisasi, serta deteksi dini gejala campak harus menjadi prioritas.
“Kalau perangkat desa dan masyarakat tidak proaktif, maka upaya pemerintah akan sulit membendung penyebaran. Kuncinya ada di kesadaran bersama,” tambahnya.
Dari data Dinas Kesehatan Sumenep yang dihimpun oleh media ini mencatat, sejak Januari hingga Agustus 2025 sudah ada 1.944 kasus campak dengan 12 penderita meninggal dunia. Kecamatan Kalianget menjadi wilayah dengan kasus terbanyak (220 kasus), disusul Rubaru (146 kasus), Kota Sumenep (122 kasus), Dasuk (115 kasus), dan Saronggi (107 kasus).
Pemerintah kabupaten sendiri menyiapkan langkah cepat dengan program vaksinasi akbar melalui Outbreak Response Immunization (ORI) untuk menekan laju penularan campak.
Namun, Ubaid menekankan, tanpa aksi nyata dari desa, program tersebut tidak akan maksimal.
“Ini bukan lagi soal angka, tapi soal nyawa. Karena itu, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan orang tua harus benar-benar terlibat. Kalau semua bergerak, saya yakin penyebaran bisa kita tekan,” pungkasnya.
zain
