Oleh: Farid Gaki
Sumenep,RPN-Di lingkungan Kabupaten Sumenep, analogi bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) adalah “koki” Pemerintah Kabupaten bukan sekadar perumpamaan ringan. Ia adalah gambaran telanjang tentang bagaimana roda birokrasi sesungguhnya bekerja atau justru tersendat.
Bupati adalah pemilik restoran. Ia menentukan visi, menu, dan cita rasa besar pembangunan. Tetapi siapa yang masuk dapur? Siapa yang mengolah bahan mentah menjadi sajian yang bisa dinikmati publik? Di situlah Sekda berdiri. Bukan di panggung depan, tetapi di ruang panas penuh tekanan bernama birokrasi.
Pertanyaannya: apakah Sekda hanya pembantu yang patuh, atau koki profesional yang berani menjaga kualitas masakan pemerintahan?
Dapur APBD: Tempat Segalanya Ditentukan
Setiap kebijakan lahir dari dapur anggaran. APBD bukan sekadar angka, melainkan arah pembangunan. Sekda memiliki posisi sentral dalam menyusun, mengoordinasikan, dan memastikan proporsionalitas belanja daerah. OPD adalah bahan mentah. Program adalah resep. Anggaran adalah bumbu.
Jika takaran meleset, hasilnya bisa terasa hambar, program tidak berdampak. Jika berlebihan, justru bisa “asin” membebani keuangan daerah. Dan jika salah kelola, masakan bisa gosong, proyek mangkrak, serapan rendah, pelayanan publik stagnan.
Di sinilah publik perlu menaruh perhatian: dapur pemerintahan bukan ruang sunyi. Ia menentukan kualitas hidup masyarakat.
Loyalitas Tanpa Profesionalitas Adalah Bencana
Dalam praktiknya, Sekda sering diposisikan sebagai “pembantu” kepala daerah. Loyalitas memang penting. Namun loyalitas tanpa profesionalitas adalah bahaya laten. Koki yang hanya mengikuti selera pemilik tanpa memperhitungkan kualitas bahan dan teknik memasak akan menyajikan hidangan yang mengecewakan pelanggan.
Sekda bukan “yes man”. Ia adalah pengendali sistem birokrasi. Jika visi kepala daerah tidak realistis atau melampaui kemampuan fiskal, Sekda seharusnya menjadi penyeimbang, bukan sekedar pengangguk setia.
Birokrasi yang sehat lahir dari keberanian profesional, bukan sekadar kepatuhan struktural.
Rasa Pelayanan Publik Ditentukan di Belakang Layar
Masyarakat Sumenep tidak peduli siapa yang meracik kebijakan. Mereka hanya merasakan hasilnya. Pelayanan cepat atau lambat, bantuan tepat sasaran atau tidak, program tepat waktu atau molor, itulah rasa pemerintahan yang sesungguhnya.
Jika pelayanan terasa lamban, koordinasi antar-OPD kerap tumpang tindih, atau program tidak sinkron, maka dapur sedang tidak dikelola dengan baik. Dan dapur itu berada di bawah kendali Sekda.
Kepala daerah bisa menyampaikan pidato penuh optimisme. Namun tanpa koki yang kompeten, menu pembangunan hanya menjadi pajangan di etalase.
Sekda Sumenep di Persimpangan
Sekda Sumenep hari ini berada di titik krusial: menjadi pembantu yang sekadar menjalankan perintah, atau koki profesional yang memastikan setiap kebijakan matang, proporsional, dan berdampak.
Ia harus mampu:
-Mengharmoniskan ego sektoral OPD.
-Mengawal disiplin birokrasi.
-Menjaga netralitas aparatur.
-Mengelola anggaran dengan presisi.
-Mengubah visi menjadi kerja nyata.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling patuh. Sejarah mencatat siapa yang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Sekda memang tidak berdiri di panggung politik. Tetapi dialah penentu rasa pemerintahan. Jika masakan pembangunan terasa enak dan bermanfaat, masyarakat akan merasakan kehadiran negara. Jika sebaliknya, dapur itulah yang harus dibenahi.
Sumenep tidak butuh koki simbolik. Sumenep butuh chef profesional yang berani menjaga kualitas meski harus menghadapi panasnya dapur kekuasaan.
Redaksi
