Sumenep,RPN-Tekanan fiskal yang mulai membebani APBD Kabupaten Sumenep membuat Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat suara. Di tengah meningkatnya belanja pegawai akibat pembiayaan gaji PPPK yang kini dibebankan ke daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak lagi bekerja dengan pola lama yang dianggap stagnan.
Fauzi menegaskan, kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan langkah cepat dan kerja nyata, terutama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ruang fiskal pemerintah daerah bisa semakin tertekan apabila OPD gagal memaksimalkan potensi pendapatan.
“Sekarang situasinya berbeda. Gaji PPPK sudah masuk tanggungan APBD, sehingga belanja pegawai naik sekitar 37 persen, belum termasuk beban BLUD,” ujar Fauzi, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, secara regulasi belanja pegawai sebenarnya masih bisa berada di bawah ambang batas ideal 30 persen apabila gaji PPPK tidak dimasukkan dalam komponen pembiayaan daerah.
Namun realitas yang terjadi saat ini membuat pemerintah daerah harus memutar strategi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Karena itu, Fauzi meminta seluruh OPD lebih agresif menggali sumber PAD, mulai dari sektor pajak daerah, retribusi hingga optimalisasi aset milik pemerintah.
“Tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Semua OPD harus punya optimisme dan target nyata dalam meningkatkan PAD,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Sumenep tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan APBD. Di satu sisi pemerintah harus mempertahankan keberlangsungan tenaga PPPK, sementara di sisi lain pembangunan daerah juga tidak boleh mandek akibat tekanan belanja pegawai.
Meski demikian, Fauzi memastikan tidak ada rencana merumahkan PPPK di tengah kondisi defisit anggaran yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Komitmen itu, kata dia, tetap menjadi prioritas Pemkab Sumenep.
Namun ia juga mengingatkan seluruh aparatur, baik PPPK maupun ASN, agar tidak merasa aman apabila kinerja tidak menunjukkan hasil maksimal.
“Jangan berpikir PPPK akan dirumahkan. Tapi kalau kinerjanya tidak maksimal, tentu evaluasi tetap dilakukan, termasuk TPP,” tandasnya.
Pernyataan itu dinilai sebagai peringatan keras bagi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumenep agar tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, melainkan mampu menunjukkan produktivitas dan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Di tengah beban belanja pegawai yang terus membesar, Pemkab Sumenep kini dituntut menjaga APBD tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat maupun agenda pembangunan strategis daerah.
zain_rpn
