Sumenep,RPN-Anggota DPRD Sumenep, KH Sami’oddien, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya adalah permintaan penyelesaian sertifikat masjid, legalitas lembaga pendidikan, serta bantuan untuk lembaga pendidikan madrasah diniyah (Madin).
Menurut KH Sami’oddien, banyak masyarakat menyampaikan keluhannya terkait belum adanya kejelasan status hukum tanah masjid, musholla, dan lembaga pendidikan.
Selain itu, mereka juga berharap ada perhatian serius terhadap kesejahteraan guru Madin yang selama ini dinilai masih minim.
“Keluhan-keluhan ini sangat dominan disampaikan warga saat saya turun langsung dalam kegiatan reses,” ungkap KH Sami’oddien kepada Bangsapedia.com, Selasa (15/4/2025).
Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya akan menampung dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Terkait bantuan guru Madin, KH Sami’oddien menginformasikan bahwa pada tahun 2025 ini, Kabupaten Sumenep mendapat alokasi dana bantuan sebesar Rp10 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan non formal.
“Bantuan ini harus dikawal agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh lembaga pendidikan baik guru atau siswanya,” tegasnya.
KH Sami’oddien juga berharap, semua elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama dan pengurus lembaga pendidikan, bisa bersinergi untuk mendorong penyelesaian masalah sertifikat dan legalitas kelembagaan, sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan administratif yang menghambat kegiatan keagamaan dan pendidikan.
Reses ini menjadi sarana penting bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap konstituen yang telah memberikan mandat dalam pemilu.
