Sumenep,RPN-Gonjang-ganjing penolakan penyaluran Makanan Bergizi (MBG) di SDN Lenteng Timur 1 akhirnya mulai menemui titik terang. Namun, di balik klarifikasi yang disampaikan, muncul persoalan serius: hak ratusan siswa atas program MBG sempat hilang selama hampir satu pekan akibat lemahnya koordinasi antar pihak.
Kepala SDN Lenteng Timur 1, Sarwi, mengakui adanya kesalahpahaman antara pihak sekolah dan dapur SPPG Sarpereng terkait bentuk menu MBG selama masa liburan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah mengira distribusi tetap menggunakan menu basah, sehingga dinilai tidak memungkinkan untuk dibagikan kepada 306 siswa di tengah libur panjang.
“Selama ini memang ada kesalahpahaman. Kami mengira MBG yang didistribusikan saat liburan adalah menu basah. Dengan kondisi libur, kami kesulitan mendistribusikan ke seluruh siswa. Karena itu kami membuat surat berita acara penolakan,” ujar Sarwi, Ahad malam (22/12/2025).
Ia menambahkan, setelah dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak SPPG, baru diketahui bahwa menu kering sejatinya bisa disalurkan selama masa liburan dan dibagikan secara berkala melalui koordinasi grup wali murid.
“Setelah kami klarifikasi, ternyata bisa menu kering. Nantinya akan diinformasikan melalui grup, mungkin tiap tiga hari sekali. Mulai Senin, 22 Desember 2025, MBG kembali direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Penanggung Jawab Dapur SPPG Sarpereng, Aril Maulana mengungkapkan bahwa penyaluran MBG ke SDN Lenteng Timur 1 resmi dihentikan sejak 15 hingga 20 Desember 2025, menyusul adanya pernyataan penolakan tertulis dari pihak sekolah.
“Karena ada surat penolakan, maka anggaran MBG kami kembalikan ke kas negara. Padahal sejak awal sudah kami sampaikan bahwa saat liburan bisa menggunakan menu kering. Tapi terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihak dapur tidak memiliki ruang diskresi ketika sekolah menyatakan tidak bersedia menerima distribusi.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau pihak sekolah menolak. Kami hanya menjalankan mekanisme yang ada,” katanya.
SPPG memastikan bahwa mulai pekan ini distribusi MBG kembali dilakukan selama empat hari ke depan dengan menu kering. Namun, pada tanggal merah dan akhir tahun, distribusi dipastikan kembali berhenti karena masuk dalam rekapitulasi dan tidak ada pengiriman.
Meski persoalan disebut telah selesai, kasus ini menyisakan pertanyaan besar: bagaimana mungkin program strategis nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak bisa terhenti hanya karena miskomunikasi teknis?
Hilangnya penyaluran MBG selama sepekan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berdampak langsung pada hak siswa sebagai penerima manfaat. Terlebih, tidak ada mekanisme antisipasi atau solusi cepat yang menjembatani perbedaan pemahaman antara sekolah dan dapur SPPG.
Kasus SDN Lenteng Timur 1 menjadi alarm keras bagi leading sector MBG, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memperkuat SOP komunikasi, sosialisasi teknis, dan pendampingan lapangan. Tanpa itu, potensi masalah serupa sangat mungkin terulang di sekolah lain dengan korban yang sama: anak-anak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengawas MBG di tingkat kabupaten terkait evaluasi atas terhentinya distribusi tersebut.
zain
