Sumenep,RPN-Raibnya penyaluran Makanan Bergizi (MBG) bagi siswa SDN Lenteng Timur selama hampir sepekan menuai sorotan tajam dari Pemerintah Desa Lenteng Timur. Insiden ini dinilai bukan sekadar kesalahpahaman teknis, melainkan cerminan lemahnya keseriusan dan koordinasi lembaga pendidikan dalam menjalankan program strategis nasional Presiden yang menyasar pemenuhan gizi anak.
Ketua LSM Aliansi Masyarakat Sumenep Bersuara (AMSB), Junaidi (Juna) menyayangkan terhentinya distribusi MBG yang berdampak langsung pada ratusan siswa. Menurut Pemdes, apapun alasan administratif yang disampaikan, hak anak atas asupan gizi tidak boleh dikorbankan.
“Ini bukan program biasa. Ini program strategis Presiden untuk masa depan generasi bangsa. Kalau sampai MBG bisa raib seminggu hanya karena miskomunikasi, patut dipertanyakan keseriusan semua pihak, terutama sekolah sebagai ujung tombak,” tegas Junaidi, Senin (22/12/2025).
“Kalau seperti ini, kami minta Presiden Republik Indonesia untuk segera turun kebawah,” imbuhnya.
Kesalahpahaman yang Mahal Harganya
Pemdes menilai alasan kesalahpahaman antara sekolah dan dapur SPPG tidak bisa dijadikan pembenaran sepenuhnya. Sebab, dampak akhirnya jelas: anak-anak kehilangan jatah gizi, sementara anggaran justru dikembalikan ke kas negara.
“Yang dikembalikan memang uang negara, tapi yang hilang itu asupan gizi anak-anak. Ini yang sering luput dari perhatian,” ujarnya.
AMBS menilai, jika sejak awal ada komunikasi aktif dan sikap proaktif dari pihak sekolah, distribusi MBG tetap bisa dilakukan dengan skema alternatif, terlebih mekanisme menu kering telah diatur untuk masa libur sekolah.
Sekolah Diminta Introspeksi
Junaidi juga secara terbuka meminta pihak sekolah melakukan introspeksi. Program MBG, menurut mereka, bukan beban administrasi, melainkan amanah negara yang harus dijaga bersama.
“Sekolah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan program ini berjalan. Bukan malah berhenti lalu baru klarifikasi setelah ramai,” kritiknya.
Lebih lanjut, Junaidi mendorong adanya standar koordinasi yang jelas antara sekolah, SPPG, dan pemangku kepentingan lainnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang, khususnya di desa yang sama.
Alarm bagi Pengawasan MBG
Kasus raibnya MBG di SDN Lenteng Timur dinilai sebagai alarm keras bagi sistem pengawasan program MBG di tingkat daerah. Jika di satu sekolah saja distribusi bisa terhenti sepekan tanpa solusi cepat, maka potensi masalah serupa di sekolah lain sangat terbuka.
“Ini harus jadi evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program unggulan Presiden ini justru bocor di level teknis karena lemahnya tanggung jawab dan komunikasi,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, AMSB berharap ada langkah konkret dari dinas terkait dan pengawas MBG untuk memperketat pendampingan, memastikan distribusi tepat sasaran, serta menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak tidak boleh kalah oleh ego sektoral atau kesalahan koordinasi.
