Sumenep,RPN-Komitmen mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab kembali ditegaskan jajaran Polres Sumenep. Hal itu tercermin dalam kegiatan Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh AKBP Anang Hardiyanto, bertempat di Aula Polres Sumenep, pada Senin (19/01/2026).
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut diikuti para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta perwakilan personel Polres Sumenep. Selain menjadi forum pemahaman teknis anggaran, sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2026 sebagai wujud komitmen bersama menjaga integritas institusi.
Paparan awal disampaikan oleh Kompol Khoirul Anwar, yang mengulas secara komprehensif DIPA Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengevaluasi penyerapan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas agar dukungan anggaran benar-benar berdampak pada optimalisasi tugas kepolisian.
Dalam arahannya, Kapolres Sumenep menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, tata kelola anggaran yang baik merupakan bagian tak terpisahkan dari kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kita kepada institusi dan masyarakat,” tegas AKBP Anang Hardiyanto.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2026 oleh para pejabat terkait. Langkah ini menjadi simbol keseriusan Polres Sumenep dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, profesional, dan berintegritas, sekaligus memperkuat komitmen reformasi birokrasi di tubuh kepolisian.
Melalui sosialisasi DIPA 2026 ini, Polres Sumenep berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola anggaran secara tepat guna, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
