Sumenep,RPN-Program penguatan sektor pangan melalui skema lelang tani mulai menunjukkan efek domino bagi perekonomian daerah. Salah satu pengusaha SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kabupaten Sumenep menyatakan kesiapannya untuk menyerap hasil produksi petani lokal guna memenuhi kebutuhan dapur program MBG (Makan Bergizi Gratis).
H. Musta’in Samaji, salah satu pengelola Dapur SPPG dari Yayasan Bhakti Bunda Berjaya mengungkapkan bahwa selama ini sebagian besar kebutuhan bahan baku dapurnya masih dipasok dari luar daerah. Bahkan, sekitar 90 persen kebutuhan SPPG masih harus didatangkan dari luar Sumenep.
Padahal,H. Musta’in Samaji saat ini mengelola sekitar 10 dapur SPPG yang melayani program MBG di Kabupaten Sumenep, dengan kebutuhan bahan pangan yang sangat besar setiap bulannya.
“Selama ini kami masih banyak membeli dari luar daerah. Padahal kami sangat berharap bisa mengambil dari petani lokal di Sumenep,” ujar H. Musta’in Samaji pada Rabu malam(11/03/2026).
Ia merinci, kebutuhan dapur SPPG tidak hanya beras, tetapi juga berbagai komoditas lain seperti telur ayam, cabai merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam, hingga berbagai bahan pangan lainnya yang dipasok setiap hari untuk kebutuhan dapur MBG.
Karena itu, pihaknya menyatakan siap berkolaborasi dengan petani lokal, dengan catatan ada fasilitasi dari pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kalau pemerintah daerah bisa memfasilitasi kebutuhan seperti telur, bawang merah, daging, ayam, cabai merah dan lainnya, tentu ini akan membangun sistem ekonomi yang positif dari program strategis presiden ini,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan SPPG sangat besar dan berpotensi menjadi pasar baru bagi petani lokal. Ia bahkan menyebutkan kebutuhan beras saja bisa mencapai sekitar 30.000 ton per bulan, sementara kebutuhan bawang merah sekitar 3.000 ton.
“Bayangkan kalau nanti ada sampai 100 SPPG di Kabupaten Sumenep, berapa ribu ton kebutuhan bahan pangan yang harus disiapkan,” ujarnya.
Kondisi ini, kata dia, seharusnya menjadi angin segar bagi sektor pertanian Sumenep, yang selama ini sering terkendala persoalan pasar dalam penjualan hasil produksi petani.
Namun di sisi lain, peluang besar tersebut juga menjadi tantangan bagi OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKUPP Sumenep, serta Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep untuk membangun sistem distribusi yang mampu menghubungkan petani dengan kebutuhan dapur SPPG.
Jika dikelola dengan baik, kolaborasi ini dinilai tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga membantu menekan inflasi daerah melalui stabilitas pasokan pangan lokal.
Selain komoditas utama, H. Musta’in juga menyebut kebutuhan buah-buahan untuk program MBG, salah satunya pisang cavendish yang saat ini mulai banyak diminati sebagai bagian dari menu gizi.
“Kalau ada pembinaan budidaya dari dinas pertanian, kebutuhan buah seperti pisang cavendish juga cukup besar. Kami sangat siap menampung hasil produksi petani lokal,” jelasnya.
Ia pun mengajak berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis, untuk ikut bersinergi dalam mengawal program ini agar benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap ke depan ada bimbingan dan kolaborasi yang terus berjalan agar manfaat program MBG ini bisa langsung dirasakan masyarakat Sumenep, terutama petani lokal,” pungkasnya.
Jika sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha SPPG, dan petani lokal dapat terbangun dengan baik, maka program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi semata, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru bagi Kabupaten Sumenep.
zain_rpn
