Sumenep,RPN-Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Jawa Timur, Masdawi, menegaskan bahwa program pelatihan kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia meminta agar setiap pelatihan benar-benar dirancang untuk menghasilkan dampak berkelanjutan dan membuka peluang kerja nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pelatihan seperti menjahit dan tata rias sejatinya memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi warga. Namun, tanpa perencanaan lanjutan yang matang, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa hasil signifikan.
“Kita menginginkan masyarakat setelah pelatihan mempunyai peluang kerja. Jangan hanya dilatih, lalu selesai tanpa ada kontinuitas,” tegas H. Masdawi, Jumat (11/4/2026).
Ia menilai, durasi praktik yang terbatas hanya beberapa kali pertemuan membuat keterampilan peserta belum sepenuhnya terasah. Karena itu, kualitas pelatihan harus dimaksimalkan dengan porsi praktik yang lebih dominan dibanding teori.
Selain persoalan waktu, H. Masdawi juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung yang dimiliki peserta setelah pelatihan berakhir. Banyak dari mereka tidak memiliki peralatan kerja di rumah, sehingga keterampilan yang diperoleh sulit langsung diterapkan.
“Kalau peserta sudah punya alat, kita tinggal mengarahkan dan meningkatkan kemampuannya. Tapi sekarang banyak yang tidak punya alat, juga tidak ada kemitraan dengan pelaku usaha seperti penjahit atau perias,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat hasil pelatihan tidak berkelanjutan. Tanpa dukungan alat dan jejaring usaha, peserta berisiko kembali menganggur meski telah mengikuti pelatihan.
Untuk itu, Komisi II mendorong Disnaker agar menyusun skema lanjutan, seperti bantuan peralatan kerja, program inkubasi usaha, hingga kemitraan dengan pelaku UMKM dan industri lokal. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga akses nyata untuk bekerja atau membuka usaha mandiri.
H. Masdawi menegaskan, program pelatihan harus menjadi bagian dari strategi besar pengurangan pengangguran di daerah, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Kami ingin program ini benar-benar meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah,” pungkasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan penguatan aspek keberlanjutan, DPRD berharap program pelatihan kerja di Sumenep mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat serta menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing.
zain_rpn
