Sumenep,RPN-DPRD Sumenep Soroti Ketimpangan Pembangunan dan Lemahnya Layanan Publik dalam Evaluasi LKPJ Bupati 2025
DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah agar lebih merata, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut tak sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan momentum penting bagi legislatif untuk mengevaluasi secara kritis capaian maupun berbagai persoalan yang masih membayangi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumenep.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen utama dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor transparansi dan akuntabilitas publik.
“LKPJ bukan hanya laporan administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, mengungkapkan bahwa pembahasan dilakukan secara menyeluruh melalui rapat kerja bersama OPD serta pencermatan terhadap berbagai program dan realisasi kebijakan daerah selama tahun 2025.
Menurutnya, meski terdapat sejumlah capaian positif dalam sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, DPRD menilai masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal.
Salah satu sorotan utama Pansus ialah ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. DPRD menilai pemerataan pembangunan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar dan infrastruktur.
“Pembangunan tidak boleh terpusat hanya di wilayah tertentu. Masyarakat kepulauan juga harus merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata,” ujar Hosnan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi daerah. Menurut Pansus, ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu mendongkrak pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, DPRD meminta agar orientasi kerja perangkat daerah tidak lagi sekadar mengejar target administratif semata, melainkan harus berfokus pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya laporan selesai, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program pemerintah,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor pelayanan kesehatan. Pansus secara khusus meminta adanya pembenahan serius terhadap tata kelola dan manajemen pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar yang hingga kini masih menuai keluhan dari masyarakat.
DPRD menilai pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, termasuk pemerataan tenaga medis dan peningkatan kualitas layanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Di bidang pendidikan, legislatif juga menekankan pentingnya distribusi tenaga pendidik yang lebih proporsional agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Tak hanya itu, program kesejahteraan sosial turut menjadi perhatian. Meski dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat, DPRD meminta adanya penyempurnaan data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sumenep.
Melalui rekomendasi yang disampaikan Pansus, DPRD Sumenep menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif demi mendorong pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
