Sumenep,RPN News-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang efektif, transparan, dan berkeadilan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (8/10/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Zainal Arifin, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Sumenep atas Raperda APBD 2026.
Rapat berlangsung dinamis dan penuh substansi, diwarnai berbagai catatan strategis dari fraksi-fraksi terkait arah kebijakan fiskal, efisiensi anggaran, serta pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Perkuat PAD dan Kemandirian Fiskal
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal.
“Kami mendukung langkah pemerintah memperkuat PAD agar Sumenep lebih mandiri secara ekonomi,” tegas juru bicara PDIP.
Transparansi dan Optimalisasi Aset Daerah
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum mempercepat pemerataan hasil pembangunan dan mendorong efisiensi pengelolaan aset daerah.
“Aset daerah jangan hanya menjadi catatan administrasi, tapi harus menjadi sumber pendapatan baru,” ujar juru bicara PKB.
Dorong Belanja Produktif dan Pemerataan Kepulauan
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar peningkatan PAD hingga Rp334,3 miliar diimbangi dengan alokasi belanja produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“APBD harus realistis dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” ungkapnya.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar.
“Pembangunan kepulauan harus menjadi prioritas, bukan pelengkap,” tegas juru bicara PPP.
Efisiensi dan Antisipasi Tantangan Global
Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai APBD harus menjadi instrumen penggerak ekonomi yang tangguh di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran tak terduga sebesar Rp.5 miliar masih terlalu kecil untuk daerah seluas dan seunik Sumenep,” kritiknya.
Ditempat yang sama, Fraksi NasDem menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja seremonial ke program prioritas seperti pembangunan pelabuhan, listrik, dan ambulans laut di kepulauan.
“Persoalannya bukan hanya jumlah anggaran, tapi ketepatan penggunaannya,” ujarnya.
Tekan Defisit dan Perkuat Belanja Modal
Fraksi Gerindra-PKS menyoroti struktur APBD 2026 yang diproyeksikan mengalami defisit Rp184,2 miliar.
“Belanja modal harus diarahkan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Satu Semangat: APBD yang Efektif dan Berkeadilan
Meski pandangan tiap fraksi beragam, semangat yang sama mengemuka: mendukung terwujudnya APBD yang efisien, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
“Semua pandangan fraksi bermuara pada satu tujuan: memastikan APBD 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep, baik di daratan maupun kepulauan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Raperda APBD 2026 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing Sumenep sebagai kabupaten kepulauan yang maju dan berkeadilan.
